LEMBAR SOLUSI PERMASALAHAN SK TUNJANGAN PROFESI

1	Masalah	Sudah Update Data di Dapodik namun tidak bisa login untuk Cek Info PTK  (http://223.27.144.195:8083/info.php
	Penyebab	●     Belum memiliki NUPTK atau tidak menginput NUPTK pada dapodik ●     NUPTK atau tanggal lahir yang diisi pada lembar info tidak sama dengan yang diinput pada aplikasi dapodik ●     Data belum masuk ke database P2TK (data masuk ke server p2tk jika status kirim sudah BERHASIL PROSES) ●     Format tanggal berubah karena perbedaan setting waktu pada computer (Indonesia dd-mm-yyyy, USA : mm-dd-yyyy)
	Solusi	●     Periksa kembali NUPTK dan Tanggal Lahir Pada Dapodik, pastikan sudah benar ●     Pastikan data sudah “Berhasil Diproses” melalui manajemen pendataan (http://pendataan.dikdas.kemdikbud.go.id) ●     Coba kombinasi bulan dan tanggal lahir pada password. Yyyymmdd dan yyyyddmm

2	Masalah	Sudah Update Data di Dapodik namun belum muncul Perbaikannya di Lembar Info PTK
	Penyebab	●     Tahapan pemrosesan data belum selesai ●     Proses Import data ke server Dapodik gagal ●     Belum Sinkronisasi antara Server Dapodik dengan Sever P2TK
	Solusi	●     Baca penjelasan tentang status pengiriman didapodik ●     Pastikan data sudah “Berhasil Diproses” melalui manajemen pendataan (http://pendataan.dikdas.kemdikbud.go.id) ●     Cek kembali  2-3 hari setelah data berhasil diproses

3	Masalah	NUPTK Tidak Valid pada Lembar Info
	Penyebab	●     Nama pada database NUPTK berbeda dengan nama pada Dapodik ●     NUPTK yang dientri pada dapodik milik orang lain
	Solusi	●     Pastikan NUPTK adalah milik anda. Referensi NUPTK yang valid bisa didapatkan melalui Opr. NUPTK Dinas kab/Kota, opr. NUPTK LPMP atau operator NUPT pusat (Gedung D lantai 16) ●     Jika kesalahan pada Database NUPTK, ●     perbaiki nama anda melalui operator NUPTK. ●     Minta Cetak Lembar NUPTK hasil Perbaikan menggunakan aplikasi Web Browser NUPTK ●     Bawa Lembar NUPTK tersebut ke P2TK Dikdas agar dapat disesuaikan ●      Jika kesalahan pada Dapodik ●     perbaiki nama anda melalui operator Sekolah. ●     Upload data dan tunggu hasilnya dalam beberapa hari

LEMBAR SOLUSI PERMASALAHAN SK TUNJANGAN PROFESI

4	Masalah	NUPTK Valid namun Data Kelulusan tidak ditemukan
	Penyebab	●     NUPTK pada dapodik berbeda dengan NUPTK pada data Kelulusan (Cek di SK TP Tahun lalu) ●     NUPTK pada Data Kelulusan menggunakan NUPTK Sementara (9999XXX, 9000XXXX, 9898XXXX) ●     Mutasi antar Kementerian (dari Luar Kemdikbud) ●     Mutasi antar Jenjang (dari Luar Dikdas)
	Solusi	●     Perbaiki NUPTK pada data kelulusan oleh operator Tunjangan Dinas Kab/Kota ●     Jika mutasi dari Luar Dikdas atau Luar kemdikbud, harus diinput kelulusannya oleh operator Tunjangan Dinas Kab/Kota. Pengelola pusat akan melakukan verifikasi dari kelulusan tersebut sebelum bisa diajukan penerbitan SK TP nya. Bawalah berkas-berkas lengkap ke Dinas Pendidikan Kab/Kota, diantaranya : a.    SK Mutasi b.    Sertifikat yang sudah dilegalisir c.    Fotocopy kartu NUPTK/NRG d.    Dan berkas pendukung lain

5	Masalah	NUPTK Valid namun Data Kelulusan Milik Orang Lain
	Penyebab	●     NUPTK anda dipakai oleh orang Lain
	Solusi	●     Segera Laporkan ke dinas setempat (operator tunjangan) dengan membawa bukti bahwa NUPTK milik anda. ●     Operator akan mengusulkan perbaikan data kelulusan orang lain yang menggunakan NUPTK data anda ke pusat melalui aplikasi Tunjangan. Proses ini akan memakan waktu beberapa hari ●     Jika anda belum memiliki NRG, laporkan juga agar dapat diusulkan NRG nya  (ke operator tunjangan profesi)

6	Masalah	Jumlah Jam Mengajar Kosong
	Penyebab	●     Belum melakukan mapping Rombel (penugasan Guru mengajar pada rombel pada aplikasi dapodik)
	Solusi	●     Perbaiki data melalui operator Sekolah ●     Pastikan Isian matapelajaran dan JJM sudah Benar

LEMBAR SOLUSI PERMASALAHAN SK TUNJANGAN PROFESI

7	Masalah	JJM Ada namun JJM Liner Kosong
	Penyebab	●     Belum Sertifikasi ●     Datakelulusan Tidak ditemukan sehingga tidak diketahui Bidang Studi Sertifikasi yang diambil (lihat Solusi No. 4) ●     Matapelajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan Bidang studi sertifikasi. Pelajari Lampiran mengenai Matapelajaran yang linier dengan Bidang Studi Serifikasi
	Solusi	●     Lihat jawaban no 4. ●     Jika kesalahan karena pengisian matapelajaran, perbaiki data anda di dapodik. Jika kenyataanya memang demikian, usahakan mengajar matapelajaran yang sesuai.

8	Masalah	JJM Rombongan Belajar Tidak Normal
	Penyebab	●     Jumlah Jam Mengajar dalam rombel melebihi ketentuan
	Solusi	●     Perbaiki mapping penugasan dalam Rombel agar sesuai dengan Kurikulum KTSP (lihat lampiran tentang jjm Rombel Normal)

9	Masalah	Sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (PNS-DAU)
	Penyebab	●     Kesalahan pengisian Riwayat Gaji Berkala pada Dapodik
	Solusi	●     Perbaiki data Riwayat Gaji Berkala pada aplikasi Dapodik ●     Laporkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota agar ada penyesuain Tunjangan. Gaji pokok yang digunakan ada yang sesuai dengan SK KGB per Desember 2012. Bawalah berkas yang dibutuhkan, diantaranya : a.    SK Gaji Berkala per Desember 2012 b.    Sertifikat yang sudah dilegalisir c.    Fotocopy kartu NUPTK/NRG d.    Dan berkas pendukung lain ●     Sesuai dengan diktum pada SK –TP bahwa Kepala Dinas berhak melakukan perbaikan jika ada kesalahan pada SK dengan menyertakan berkas berkas yang sah, sehingga tidak perlu perbaikan SK.

LEMBAR SOLUSI PERMASALAHAN SK TUNJANGAN PROFESI

10	Masalah	Sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (PNS-DEKON)
	Penyebab	●     Kesalahan pengisian Riwayat Gaji Berkala pada Dapodik
	Solusi	●     Perbaiki data Riwayat Gaji Berkala pada aplikasi Dapodik ●     Laporkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota agar ada penyesuain Tunjangan. Gaji pokok yang digunakan ada yang sesuai dengan SK KGB per Desember 2012. Bawalah berkas yang dibutuhkan, diantaranya : a.    SK Gaji Berkala per Desember 2012 b.    Sertifikat yang sudah dilegalisir c.    Fotocopy kartu NUPTK/NRG d.    Dan berkas pendukung lain ●     Dinas Kab/Kota mengajukan penyesuaian gaji Pokok melalui aplikasi Tunjangan

11	Masalah	Sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (NON PNS-DEKON)
	Penyebab	●     Data Inpassing Tidak valid (bukan dari isian Dapodik, namun data inpassing dari Biro Kepegawaian)
	Solusi	●     Lakukan update data pada dapodik. Isikan data riwayat gaji berkala dengan benar (jika non PNS dan sudah inpassing isilah sebagaimana isian Golongan dan Masakerja PNS namun status tetap  Non PNS) ●     Laporkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota agar ada penyesuaian Tunjangan. Gaji pokok yang digunakan ada yang sesuai dengan SK Inpassing. Bawalah berkas yang dibutuhkan, diantaranya : a.    SK Inpassing b.    Sertifikat yang sudah dilegalisir c.    Fotocopy kartu NUPTK/NRG d.    Dan berkas pendukung lain ●     Dinas Kab/Kota mengajukan penyesuaian gaji Pokok melalui aplikasi Tunjangan

LEMBAR SOLUSI PERMASALAHAN SK TUNJANGAN PROFESI

12	Masalah	Sudah SK namun Tempat Tugas bukan Sekolah Induk
	Penyebab	●     Kesalahan mengisi sekolah induk pada Dapodik
	Solusi	●     Pada umumnya tidak masalah dengan Pencairan tunjangan sepanjang ada Surat Keterangan dari Sekolah yang tercantum dalam SK bahwa ybs mengajar di sekolah tersebut. ●     Jika dipermasalahkan maka dapat mengajukan perbaikan SK melalui Operator Tunjangan Dinas Kab/Kota

13	Masalah	Sudah SK namun NUPTK, NRG dan Rek. Bank milik orang lain
	Penyebab	●     Data kelulusan menggunakan NUPTK orang lain
	Solusi	●     Laporkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota. Bawalah berkas yang dibutuhkan ●     Dinas Kab/Kota mengajukan pembatalan SK agar dapat diperbaiki data kelulusannya. ●     Setelah pembatalan disetujui pusat, operator Dinas Kab Kota akan melakukan perbaikan data kelulusan. ●     Operator Dinas akan mengajukan SK baru untuk ybs

14	Masalah	Data sudah memenuhi syarat, namun SK tak kunjung Terbit
	Penyebab	●     Data pendukung kurang
	Solusi	●     Tanyakan pada operator apa status dokumen anda ●     Jika status masih edit, kemungkinan masih ada kekurangan data anda diantaranya : a.    Masa Kerja dan Golongan tidak diisi b.    Status Kepegawaian tidak diisi c.    No Rekening Bank belum ada d.    NRG Belum ada e.    NUPTK di data kelulusan menggunakan NUPTK orang Lain ●     Perbaiki isian Masa kerja, Golongan pada aplikasi dapodik ●     Jika menggunakan Rekening dari Pusat, tanyakan kepada operator pusat yang mengurus pembukaan rekening

FAQ Seputar Tunjangan Profesi

1	Pertanyaan	Matapelajaran apa saja yang diakui di Sekolah Dasar  (SD)
	Jawaban	Pembagian Jam Mengajar di SD yang diakui (contoh) : ●     Guru Kelas : 24 jam ●     Penjaskes : 4 jam ●     Agama : 3 jam ●     Mulok Tambahan (Bahasa Inggris: 2 jam) ●     Free  3 jam (biasanya diambil kepala sekolah mengajar PKN)

2	Pertanyaan	Matapelajaran apa saja yang diakui di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
	Jawaban	Pembagian Jam Mengajar di SMP yang diakui (contoh) : ●     Agama 2 jam ●     PKN 2 jam ●     Bahasa Indonesia : 4 jam ●     Bahasa Inggris : 4 jam ●     Matematika : 4 jam ●     IPA : 4 jam ●     IPS : 4 jam ●     Seni Budaya : 2 jam ●     Pendidikan Jasmani dan Kesehatan : 2 Jam ●     Ketrampilan (Tata Boga/Tata Busana/IT) : 2 jam ●     Muatan Lokal 2 jam ●     Free 4 jam (bisa diambil untuk menambah di beberapa pelajaran)

3	Pertanyaan	Bolehkah Guru dengan Sertifikasi Guru Kelas mengajar Bidang Studi karena kehabisan Rombel?
	Jawaban	Pada hakekatnya tidak ada larangan, namun tunjangan profesinya tidak akan diberikan, karena Guru Kelas harus memegang Kelas. Dikecualikan untuk Kepala Sekolah.

FAQ Seputar Tunjangan Profesi

4	Pertanyaan	Bagaimana dengan pelajaran Muatan Lokal. Apa saja yang diakui
	Jawaban	Matapelajaran muatan lokal yang diakui adalah muatan lokal yang menjadi keputusan resmi pemerintah daerah setempat. Misalnya untuk DKI Jakarta yang diakui untuk SD adalah PLBJ dan Bahasa Inggris. Namun untuk PLBJ menjadi kewajiban Guru Kelas, sehingga hanya Bahasa Inggris yang dapat diakui sebagai matapelajaran muatan Lokal. Sedangkan untuk SMP, karena bahasa inggris sudah menjadi matpel utama, maka tidak dapat masuk ke dalam Muatan Lokal.

5	Pertanyaan	Bagaimana memasukkan Guru BK pada dapodik yang benar
	Jawaban	Guru Bimbingan dan Konseling harus tetap dimasukkan ke dalam Rombel dengan perhitungan jumlah jam sebagai berikut : Jjm =(Jumlah Murid dalam rombel)/150 x 24 jam Contoh : Jumlah murid : 40 Maka jjm = 40/150 x 24 = 6 jam (untuk 1 rombel) JJM BK tidak akan merusak JJM rombel sehingga tidak akan mempengaruhi ketidaknormalan rombel

6	Pertanyaan	Pelajaran apa saja yang dapat lintas Jenjang?
	Jawaban	Sepanjang dalam satu rumpun maka pelajaran tersebut akan diakui linieritasnya. Misalnya Penjas untuk SD, SMP dan SMA.

FAQ Seputar Tunjangan Profesi

7	Pertanyaan	Bagaimana jika Guru menambahkan jam mengajar di luar DIKDAS?
	Jawaban	Sepanjang memenuhi syarat linieritas, maka Guru di SD/SMP dapat menambah jam mengajar di jenjang lain (SMP/SMA/SMK/MA/MI/MTS). Laporkan ke Dinas Pendidikan setempat dengan membawa berkas lengkap seperti : ●     SK Beban mengajar ●     Fotokopi Sertifikat yang sdh dilegalisir ●     Fotokopi Kartu NUPTK/NRG Selanjutnya operator dinas akan mengajukan penambahan jam diluar dikdas ke Pusat melalui aplikasi tunjangan. Operator pusat akan melakukan verifikasi sebelum mengabulkam permohonan

8	Pertanyaan	Bagaimana proses mutasi dari jenjang lain (DIKMEN/PAUD) DAU
	Jawaban	Lapor ke dinas Pendidikan setempat dengan membawa : ●     SK Mutasi ●     Fotokopi Sertifikat yang sudah dilegalisir ●     Fotokopi Kartu NUPTK/NRG ●     Dokumen lain yang diperlukan Selanjutnya operator dinas melakuan insert data kelulusan melalui aplikasi tunjangan. Jika disetujui maka datakelulusan akan muncul pada daftar kelulusan di aplikasi tunjangan

FAQ Seputar Tunjangan Profesi

9	Pertanyaan	Bagaimana proses mutasi dari jenjang lain (DIKMEN/PAUD) DEKON
	Jawaban	Lapor ke dinas Pendidikan setempat dengan membawa : ●     SK Mutasi ●     Fotokopi Sertifikat yang sudah dilegalisir ●     Fotokopi Kartu NUPTK/NRG ●     Dokumen lain yang diperlukan Selanjutnya operator dinas melakuan insert data kelulusan melalui aplikasi tunjangan. Berkas dilengkapi dengan Surat Keterangan tidak dibayarkan Tunjangannya oleh DIKMEN/PAUD diserahkan ke P2TK Dikdas Jika disetujui maka datakelulusan akan muncul pada daftar kelulusan di aplikasi tunjangan

10	Pertanyaan	Bagaimana proses mutasi dari kementerian lain (mis : Kemenag)
	Jawaban	Lapor ke dinas Pendidikan setempat dengan membawa : ●     SK Mutasi ●     Fotokopi Sertifikat yang sudah dilegalisir ●     Fotokopi Kartu NUPTK/NRG (jika ada) ●     Surat Keterangan Pemberhentian Tunjangan dari Kementerian asal ●     Dokumen lain yang diperlukan Selanjutnya operator dinas melakuan insert data kelulusan melalui aplikasi tunjangan. Berkas lengkap dikirimkan ke Pengelola Pusat P2TK Dikdas. Pusat akan melakukan verifikasi datakelulusan Jika disetujui maka datakelulusan akan muncul pada daftar kelulusan di aplikasi tunjangan

FAQ Seputar Tunjangan Profesi

11	Pertanyaan	Bagaimana proses pengusulan SK TP Guru Inklusi?
	Jawaban	Guru inklusi dimasukkan ke dalam rombel sebagai Guru Kelas SDLB. Jam Guru Inklusi tidak akan merusak Jam Normal

12	Pertanyaan	Bagaimana dengan Guru-guru yang mengajar di Sekolah ex-RSBI
	Jawaban	Jjm Rombel RSBI tetap diakui sampai semester 2 Tahun ajaran 2012-2013. Yaitu sebanyak 42 jam per minggu.

13	Pertanyaan	Bagaimana kelulusan yang belum memiliki NRG, apakah bisa terbit SK TP nya?
	Jawaban	Sesuai dengan PP 74 bahwa NRG adalah salah satu syarat menerima tunjangan profesi, maka  kelulusan yang belum NRG tidak dapat di bayarkan tunjangan sertifikasinya. Bagi guru-guru yang belum memiliki NRG, P2TK akan mengusulkan NRG nya ke Pusbangprodik, namun masalah yang dihadapi adalah masih banyaknya kelulusan yang menggunakan NUPTK Sementara. Oleh karena itu penting bagi operator Dinas untuk memperbaiki kelulusan yang masih menggunakan NUPTK Sementara agar dapat diusulkan NRG nya 1. Lulusan tahun 2006-2010 ●     Operator kabupaten/kota perbaiki nuptk yang ada pada data kelulusan di sim tunjangan ●     Fotokopi Sertifikat yang sudah dilegalisir ●     Fotokopi Kartu NUPTK/NRG (jika ada) ●     Dokumen lain yang diperlukan 2. Lulusan tahun 2011-2012 dan PPG ●     Fotocopy sertifikat dan data kelulusan ●     dokumen pendukung ●     Pengelola tunjangan profesi kab/kota merekap datanya dan mengusulkan ke BPSDMPK dan PMP (gedung D Lt. 14 senayan) 3. Guru mutasi dari kementerian lain yang belum memiliki NRG pengajuan NRGnya tetap melalui kementerian asal.

14	Pertanyaan	Bagaimana untuk Guru/Pengawas yang menjadi tidak aktif (wafat, pensiun, cuti, dll) di tengah semester
	Jawaban	1.    Operator tunjangan menonaktifkan peserta sertifikasi pada data kelulusan (NRG) melalui aplikasi tunjangan profesi (8080) 2.     Perbaiki data golongan, masa kerja golongan dan tanggal pensiun/meninggal pada data kelulusan. 3.    Dokumen yang dibawa disesuaikan dengan kebutuhan kab/kota.
15	Pertanyaan	Apakah Team Teaching masih diperbolehkan?
	Jawaban	Tidak boleh, karena permen 39 tahun 2009 telah berakhir bulan juli 2011, perpanjangan pasal 5 yang mengatur beban kerja guru yang dituangkan dalam permendiknas no 30 tahun 2011 telah berakhir bulan desember 2011.
16	Pertanyaan	Kepala Laboratorium ada berapa orang?
	Jawaban	Kepala lab ada 1 untuk satu lab

LAMPIRAN 1:

Jenis Tugas Tambahan Guru yang diakui :

No	Jenis Tugas Tambahan	Jam diakui
1	Kepala Sekolah	18 Jam
2	Wakil Kepala Sekolah	12 Jam
3	Kepala Perpustakaan	12 Jam
4	Kepala Laboratorium	12 Jam

LAMPIRAN 2:

Rombongan Belajar dengan Jam Rombel Normal

Rombel normal adalah rombel yang jjm per minggu nya sesuai dengan struktur Kurikulum (KTSP).  Untuk membuat jam rombel normal perlu diperhatikan hal-hal berikut :

1.    Pembagian mengikuti struktur kurikulum (32 jam), misalnya untuk SD :

●     Guru Kelas 25 jam

●     Penjaskes 4 jam

●     Agama 3 jam

2.    Diperbolehkan menambah 4 jam, dapat diisi untuk pelajaran :

●     Bahasa Inggris sebagai Mulok (misalnya untuk DKI) : 2 jam

●      PKN untuk Kepala Sekolah (jika Kepsek memiliki kode ‘027’) : 2 jam

3.    Tidak diperbolehkan lebih dari satu Guru Kelas (team teaching) pada satu Rombongan Belajar

4.    Untuk SMP :

●     Agama : 2 jam

●     PKN : 2 jam

●     Bahasa Indonesia : 4 jam

●     Bahasa Inggris : 4 jam

●     Matematika : 4 jam

●     IPA : 4 jam

●     IPS : 4 jam

●     Seni Budaya : 2 jam

●     Pendidikan Jasmani dan Kesehatan : 2 Jam

●     Ketrampilan (Tata Boga/Tata Busana/IT) : 2 jam

●     Muatan Lokal 2 jam

Penambahan 4 jam bisa dilakukan misalnya :

●     Muatan Lokal Potensi Daerah (contoh : PLKJ) : 2 jam

●     IPA dan IPS menjadi 5 jam

5.    Tidak diperkenankan mengurangi jam lebih kecil dari jjm menurut struktur kurikulum dan menambahkannya ke jam lain.

PENGUMUMAN PENTING

1.    Kepada Penerima SK Tunjangan Profesi yang sudah menerima SK untuk tidak mengurangi jumlah jam pelajarannya kepada Guru lain dengan maksud agar dapat meloloskan Guru Lain tersebut karena akan mendapatkan konsekuensi sebagai berikut :

a.     Akan dibatalkan SKTP nya dan tidak akan dibayarkan untuk periode berikut karena sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima tunjangan

b.    Dituntut untuk mengembalikan Tunjangan yang telah diterima ke kas Negara

2.    Kepada Operator Sekolah untuk tidak melakukan manipulasi data dengan maksud untuk meloloskan Guru menerima Tunjangan Profesi, seperti :

a.    Membuat Rombongan Belajar Palsu

b.    Memasukkan jumlah Wakil Kepala Sekolah lebih dari ketentuan

c.    Memasukkan Tugas Tambahan Palsu dengan maksud menambah jam

d.    dll

Karena kami akan melakukan evaluasi setiap saat dan akan memberikan sanksi berupa pembekuan tunjangan untuk periode berikutnya.

3.    Hendaknya Guru dan Pengawas yang bermasalah dalam penerbitan SK Tunjangan Profesi lebih mengutamakan layanan oleh operator Dinas Kabupaten/Kota karena segala permasalahan dapat diselesaikan oleh Dinas Kabupaten Kota seperti :

a.    Perbaikan NUPTK Sementara (9999xxx, 9000xxx, 9898xxx)

b.    Perbaikan Data NUPTK

c.    Mutasi Jabatan (Guru ke Pengawas dan sebaliknya)

d.    Mutasi ke Jenjang Lain

e.    Mutasi dari Jenjang Lain ke DIKDAS

f.      Mutasi dari kementerian Lain

g.    Penambahan Jam Mengajar di luar DIKDAS

h.    Perbaikan SK

PENGUMUMAN UNTUK OPERATOR DINAS

Kami  menghimbau kepada seluruh Operator Aplikasi Tunjangan Dinas Kabupaten/Kota :

Untuk mengoptimalkan layanan kepada Guru, karena kami telah menyiapkan fungsi-fungsi pada aplikasi Tunjangan dengan lengkap sehingga apapun masalah yang ada seharusnya dapat diselesaikan oleh Operator Kabupaten/Kota, dan Guru-guru tidak perlu datang ke Pusat.

Adapun layanan yang dapat dilakukan melalui operator dinas kabupaten kota adalah :

a.    Perbaikan NUPTK Sementara (9999xxx, 9000xxx, 9898xxx)

b.    Perbaikan Data NUPTK

c.    Mutasi Jabatan (Guru ke Pengawas dan sebaliknya)

d.    Mutasi ke Jenjang Lain

e.    Mutasi dari Jenjang Lain ke DIKDAS

f.      Mutasi dari kementerian Lain

g.    Penambahan Jam Mengajar di luar DIKDAS

h.    Penyesuaian Gaji Pokok karena Nominal pada SK tidak sesuai. Untuk butir ini tidak perlu ada penyesuaian pada aplikasi dan SK, cukup penyesuaian pada SPM dengan melampirkan berkas berkas diperlukan.

Adapun layanan yang akan segera dibuka adalah (masih dalam pengembangan)

a.    Permohonan NUPTK jalur Khusus untuk PTK bersertifikat dan masih menggunakan Nomor Sementara (belum memiliki NUPTK)

b.    Permohonan Surat Pembatalan Pembayaran Tunjangan Profesi Karena :

i.      PTK ybs tidak aktif lagi mengajar

ii.     PTK ybs mutasi ke daerah lain

iii.    PTK ybs tidak aktif dalam jangka waktu tertentu

c.    Permohonan Terbit Ulang SKTP dikarenakan :

i.      Kesalahan pada SK yang mengakibatkan adanya masalah dalam pecairan tunjangan

ii.     Mutasi masuk dari Kab/Kota lain

d.    Permohonan penyesuaian Gaji Pokok untuk penerima melalui Dana Eks-DEKON

Kami beritahukan juga bahwa PTK yang telah menerima SK Tunjangan dapat saja digugurkan Tunjangannya disebabkan hal-hal berikut ini :

●     Tidak lagi memenuhi kewajiban mengajar 24 jam karena jam pelajarannya diambil guru lain.

●     Terdeteksi manipulasi pada data seperti :

○     Jumlah Kepala Sekolah lebih dari Satu

○     Jumlah wakil Kepala Sekolah lebih dari ketentuan

○     Jumlah Kepala Lab, Kepala Perpusatakaan lebih dari batas kewajaran

○     Daerah khusus yang sudah tidak menjadi daerah khusus

○     Rombongan Belajar Tidak normal

○       Jumlah Murid tidak normal dalam satu Rombel

Validasi Pengisian Data pada Aplikasi Dapodikdas Untuk Proses Tunjangan Guru

Validasi Pengisian Data pada Aplikasi Dapodikdas Untuk Proses Tunjangan Guru

Validasi pengisian data dapodikdas, panduan ini menangkut keakuratan data isian dapodikdas 3.0.0 yang bakal rilis tak lama lagi, hal-hal yang mengenai validasi data ini erat kaitannya pada sistem tunjangan pada yang dikelola P2TK Dikdas. yang serta merta memiliki jalinan erat dengan aplikasi satu data dapodikdas yang akan kita temui pada versi generasi ketiga, tentunya panduan dan formulir isian terbaru sudah kita unduh dan baca pada laman resmi dapo.dikdas kemdikbud, jika berikut validasi panduan pengisian data individu yang kiranya sangat penting untuk kita cermati.
Sebagai berikut:
Validasi Pengisian data individu PTK Pada Dapodikdas
Nama: sesuai dengan ijazah, tanpa gelar. Gelar padakolom tersendiri.
Riwayat kepangkatan dan RiwayatGajiBerkala(sejakawal) harus diisi dengan lengkap. Karena Keduanya mempengaruhi besaran gaji pokok
Status Kepegawaian harus diisi sesuai SK Pengangkatan.
No SK harusdi isi
TMT harus di isi
NIP atau NIY harus di isi
Lembaga yang mengangkat harus diisi
Sumber Gaji harus di isi.

Sekolah Induk
Centangan Sekolah Induk Harus diisi jika sekolah tsb adalah sekolah induk/pangkal PTKybs
Sekolah Induk hanya diperbolehan satu(1) untuk setiap PTK walau mengajar dibeberapa sekolah
Jika Sekolah Induk tidak dicentang atau lebih dari1 sekolah induk yang dicentang maka data PTK ybs. dianggapTIDAK VALID
Jam mengajar minimal 6 jam pada Sekolah Induk, termasuk KepalaSekolah.
TugasTambahan yang diakui:
SD
1 Kepala Sekolah
SMP
1 Kepala Sekolah
1-4 Wakil Kepala Sekolah(menunggu keputusan menteri)
1 Kepala Laboratorium
1 Kepala Perpustakaan.

Tugas PTK
JenisPTK harus diisi, terutama untuk Guru BK
Guru Kelas(hanya untuk SD)
Guru Mata pelajaran(SD/SMP)
Guru BK (hanya SMP)
Guru Inklusi(SD/SMP yang ditunjuk sebagai penyelenggara inklusi)
Khusus untuk Guru BK tidak perlu dimasukkan kedalam rombel.
ValidasiGuru BK :
1 Guru BK untuk minimal 150 Siswa

Validasi Tugas tambahan 
Tanggal Mulai Tugas(TMT) harus di isi danValid
Tanggal Selesai Tugas(TST) harus di isi jika sudah tidak menjabat
No SK Harus di isi dengan benar
Tugas Tambahan yang diakui adalah TugasTambahan pada Sekolah Induk/pangkal.
JumlahTugasTambahan dalam satu sekolah tidak boleh melebihi ketentuan.
JikaTugasTambahan tidak valid maka Jumlah Jam TugasTambahan tidak diakui(= 0 jam)

Struktur Kurikulum KTSP SD
Kelas Rendah
Kelas 1 : 26 Jam
Kelas 2 : 27 Jam
Kelas 3 : 28 Jam
Kelas Tinggi Total 32 Jam
Guru Kelas mengajar(25 Jam) :
PKn(2 jam)
Bahasa Indonesia (5 jam)
Matematika(5 jam)
Ilmu Pengetahuan Alam(4 jam)
Ilmu Pengetahuan Sosial(3 jam)
Seni Budaya dan Keterampilan(4 jam)
MuatanLokal (2 jam)
Guru Agama (3 Jam)
Guru PJOK (4 Jam)
Diperbolehkan Menambahkan 4 Jam pelajaran apa saja sesuai kebutuhan peserta didik
Karena Kepala Sekolah harus mengajar 6 jam, maka Kepala Sekolah bisa memanfaatkan 4 jam tambahan tanpa mengurangi JJM Guru Kelas
Jika Kepala Sekolah sudah sertifikasi Guru Kelas maka Kepala Sekolahdapat mengajar salah satu pelajaran Guru Kelas. Misalnya PKn(2 jam x 3 rombel).
Jika Muatan Lokal diajar oleh Guru tersendiri, maka muatan lokal juga memanfaatkan 4 jam tambahan agar tidak mengurangi JJM guru Kelas.

Contoh Rombel Normal Pada KTSP SD 
Jika Kasek Sertifikasi Guru Kelas
Guru Kelas 24 atau 25 Jam
Guru Mulok 2 Jam
Guru PJOK 4 Jam
Guru Agama 3 Jam
Kepala Sekolah mengajar PKn 2 jam
Jika Kasek Sertifikasi PJOK
Guru Kelas 24 -27 Jam
Guru Mulok 2 Jam
Guru Agama 3 Jam
Kepala Sekolah mengajar PJOK 4 jam.

Validasi JJM KTSP Pada Dapodikdas
Mata pelajaran Wajib yang JJM Totalnya melebih standart kurikulum maka akan menjadi Tidak Normal
Contoh:
Team Teaching : Guru Kelas menjadi tidak normal
2 guru PJOK Masing-masing 3 Jam (Total 6 jam) : PJOK menjadi tidak Normal karena JJM Kurikulum PJOK : 4 Jam
Ketidak normalan suatu mapel tidak mempengaruhi mapel lain
Mata pelajaran Wajib Tambahan jika melebihi 4 jam maka keseluruhan JJM Tambahan menjadi tidak normal.
Contoh Jam Wajib Tambahan:
Guru Kelas menambahkan 2 Jam
Muatan Lokal Bahasa Daerah menambahkan 2 Jam
Muatan Lokal Potensi Daerah menambahkan 2 Jam
Total JJM WajibTambahan adalah 6 jam sehingga ketiga mapel tambahan menjadi tidak normal
Jam Wajib 32 Jam tidak terpengaruh oleh ketidak normalan JJM Tambahan.

Struktur Kurikulum 2013 SD Pada Dapodikdas

Kelas rendah (30-34 jam)
KelasTinggi (36 jam)
Agama : 4 Jam
PKn: 6 Jam
Bahasa Indonesia : 10 jam
Matematika: 6 Jam
Seni, Budaya dan Keterampilan(termasuk Mulok) : 6 Jam
PJOK (termasukmulok) : 4 jam

Pembagian JJM Kurikulum 2013 Pada Dapodikdas.
Pembagian Jam Mengajar
Guru Agama : 4 Jam
PJOK : 4 Jam
Guru Kelas: 24 –28 Jam (semua pelajaran kecuali PJOK dan Agama)
Jika Muatan Lokal diajar oleh Guru tersendiri, maka dapat mengambil maksima l4 Jam (Agar guru kelas tidak kekurangan Jam)
Jika Kepala Sekolah mengajar 2 Jam pelajaran Guru Kelas, maka Guru Mulok hanya bisa 2 jam.

Contoh Pembagian JJM Kurikulum 2013 pada Dapodikdas klik disini
SyaratdiakuinyaMatapelajaranMuatanLokal
Muatan Lokal yang diajarkan merupakan Muatan Lokal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing melalui SK Gubernur/Bupati atau Walikota
SK tersebut harus diserahkan kepada P2TK Dikdas selambat lambatnya tangga l15 Februari 2014
Sudah ada Rekomendasi dari Pusbangprodik mengenai Mulok yang diakui danGuru dengan Bidang Studi Sertifika siapa saja yang dapat mengajar Mata pelajaran Muatan Lokal tersebut.
NamaMata Pelajaran Mulok harus diisi benar-benar sesuai dengan Penulisan Nama Mapel Mulok padaSK Gubernur/Bupati/Walikota.
Contoh: Misal tertulis pada SK : BahasaSunda
Maka Penulisan pada aplikasi Dapodik harus: Bahasa Sunda. Tidak boleh B. Sunda atau Bhs Sunda 
Kurikulum2013 SD (36 jam)
Mulok menjadi salah satu pelajaran Guru Kelas, jika mulok diajarkan oleh guru khusus dapat dimasukkan dalam jam wajib atau jam wajib tambahan(otomatis masuk kejam wajib jika jam wajib belum mencapai 36 jam)

by Deni Ranoptri

APLIKASI PENILAIAN SD, RAPOR SD KURIKULUM 2013

APLIKASI PENILAIAN SD, RAPOR SD KURIKULUM 2013

APLIKASI RAPOR SD

APLIKASI RAPOR SD BERDASARKAN PANDUAN TEKNIS 2014
Oleh: Sri Wasono Widodo, Widyaiswara LPMP Jawa Tengah
Dengan banyaknya masukan dan pertanyaan, bagi yth. para User yang menginginkan informasi update via email, bisa klik “follow” di blog ini. Tks.
MOHON PERHATIAN: HARAP TIDAK MENGGUNAKAN MENU “CUT” DALAM APLIKASI INI, KARENA JIKA DIGUNAKAN AKAN MEMINDAH SEL REFERENSI SEHINGGA HASIL AKHIRNYA AKAN MUNCUL “REFF”.
Pertanyaan utama: 1) Daftar Nilainya untuk bukti fisik seperti apa? Jawab: diprint per sheet satu halaman dengan cara (di Excel 2010) pilih area print, lalu klik layout pada menu width pilih 1 page dan pada menu height pilih automatic. 2) Passwordnya? Jwb: Cara buka password sudah Saya unggah di bagian bawah laman web. 3) Cara mengisi angka supaya tidak error? Jwb: diawali dengan tanda aksen (‘).
Note untuk minggu ini: 1) Aplikasi untuk Kelas V hampir rampung Saya revisi (banyak KD yang salah), maaf Saya sibuk dengan tugas kantor dan harap bersabar; 2) Tidak semua KD harus diisi nilainya di semua subtema, diisi bila memang di BG ada; 3) Aplikasi Semester 1 belum menyesuaikan Permendikbud No 104 Tahun 2014, mohon maklum toh perbedaannya  tidak signifikan namun Insya Allah untuk yang semester 2 nanti menyesuaikan (KI-1 dan KI-2 modus; KI-3 Rerata dan KI-4 capaian optimum. Rumus “mode” tidak berfungsi pada sel kosong sehingga harus Saya rekayasa dengan rumus lain. Tks.
Info Update:
Kelas I per 12 Desember, Versi lawas nilai akhir pengetahuan SBdP belum muncul deskripsinya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tks.
Kelas IV per November 26. Versi lawas KD IPA error.
SALAM PENDIDIKAN.
(Untuk cara menggunakan, unduh file power point berikut):
LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN APLIKASI (REV)
(Untuk aplikasi RAPOR kelas I Semester 1 runduh):
APL RAPOR K-13 SD (REVISI BG) 1.1 V.12.12
(Untuk aplikasi RAPOR kelas II semester 1, unduh):
APL RAPOR K-13 SD 2.1 V.08.04
(Untuk aplikasi RAPOR kelas IV semester 1, unduh):
APL RAPOR K-13 SD (REVISI BG) 4.1 V.11.20
(Untuk aplikasi RAPOR kelas V semester 1, unduh):
APL RAPOR K-13 SD 5.1 V.12.09
Untuk mengunduh Panduan Teknis Penilaian SD klik berikut ini:
Juknis Penilaian SD 2014 tt Dirjen
Untuk membuka password sheet, unduh:
CARA MEMBUKA PASSWORD DI SHEET YANG TERPROTEKSI
Permendikbud Penilaian 2014
permendikbud_tahun2014_nomor104
permendikbud_tahun2014_nomor104_lampiran
FAQs (Frequently Asked Questions)/ Pertanyaan yang sering muncul:
1. Passwordnya apa? (Jwb: Password tidak diperlukan. Mohon dibaca petunjuk   penggunaan yang berformat power point).
2. Identitas sekolah dan identitas siswa tidak bisa diubah? (Jwb: identitas sekolah diubah di sheet identitas sekolah, identitas siswa diubah di sheet identitas siswa).
3. Mohon dikasih password, untuk menambahkan indikator atau mengubah KD yang salah. (Jwb: Aplikasi ini merupakan open source. Namun untuk password tidak bisa diberikan. Jika tetap ingin membuka proteksi, silakan diikuti cara seperti yang sudah Saya unggah. Jika diubah KD-nya, ada konsekuensi mengubah rumusnya. Alternatifnya, kirimkan ke admin (sriwasono@gmail.com) agar bisa Saya perbaiki KD yang salah.
4. Pak, mohon informasi via sms bila ada update terbaru (Jwb: Blog ini sudah dibuka 25.ooo kali lebih, yang logikanya setiap user mengunduh lebih dari satu item aplikasi. Tentu Saya tidak ada waktu untuk memgirim informasi via sms ataupun email secara individual.
5. Muncul tanda pagar di NA (nilai akhir) berarti ada kesalahan, atau kolomnya kurang lebar? (Jwb: bila muncul tagar berarti ada kesalahan di rumusnya. Aplikasi ini menggunakan UDF/ User Defined Functions sehingga untuk menghasilkan satu angka nilai akhir bisa jadi terdiri dari puluhan rumus antara. Mohon diperjelas tagar yang muncul di kelas berapa, sheet mana, muatan mapel apa)
Demikian, semoga beberapa pertanyaan ini mewakili banyak sekali pertanyaan. Terimakasih atas perhatian para pengguna.

Cara Memasang Widget Kamera Pengintai atau CCTV di Blog

Cara Memasang Widget Kamera Pengintai atau CCTV di Blog

Imajinasi | Kreasi | Selamat siang sobat,...Cara memasang widget kamera pengintai atau CCTV  di blog merupakan kreasi yang tumbuh dari imajinasi dari seorang blogger  yang dapat kita tambahkan ke dalam blog yang Anda miliki. Mungkin anda pernah melihatnya ketika Anda berkunjung atau blogwalking ke blog para blogger yang memasang kamera pengintai atau cctv. Agak unik dan memiliki daya tarik tersendiri terhadap blog yang telah memasangnya. Saya sendiri ketika melihat blog yang memasang kamera pengintai atau cctv pada blog nya terkagum dan tersenyum sembari mengatakan "ada-ada saja, tidak hanya di mall dan di bank yang bisa di pasang kamera pengintai atau cctv, tetapi di blog pun juga bisa".

Nah, jika Anda juga tertarik memasangnya kedalam blog yang Anda miliki agar kelihatan unik dan menarik, disini saya akan memaparkan bagaimana cara memasang kamera pengintai atau cctv di blog. Caranya tidak sulit, mari kita ikuti cara dibawah ini :

1. Login ke accunt blogger Anda
2. Pilih rancangan atau tatak letak 

3. Klik tambah gadget
4. Pilih opsi HTML/Javascript
5. Lalu copy-pastekan kode dibawah ini.

<script language="JavaScript" src="http://super-bee-kamera-pengintai.googlecode.com/files/kamera.js" type="text/javascript"> </script> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> cot("https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz6FcigugNqCOJmiyzM93N3vjbsORF52BxNkAW8ywVM5if3SjM2WpRQf5ByXOo1XIplpeuWnD_sEnTyXWYRoSPFXKGKm_a7h8txEqyb7txPVHh-H8TUnzaDckzgbOuNhGPG14gUZZ4004/s1600/cctv.gif")</script><span style="font-size: 50%">Widget edited by <a href="http://super-bee.blogspot.com/" target="_blank" rel="follow">super-bee</a></span>

Contohnya seperti ini:

6. Klik Simpan lalu lihat hasilnya, maka terpasanglah kamera pengintai di blog Anda, semoga bermanfaat.

Salam blogger

Anis Hentikan Kurikulum 2013

Anis Baswedan Hentikan Kurikulum 2013. Foto JPNN.com

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013, dan mengembalikan Kurikulum ke tahun 2006 untuk semester genap 2014-2015, diseluruh Indonesia.

Meskipun, dihentikan, Namun Anis mengatakan kurikulum akan diperbaiki dan dikembangkan melalui sekolah-sekolah yang sudah tiga semester menerapkan K13.

"Proses penyempurnaan K 13 tidak berhenti, akan diperbaiki dan dikembangkan, serta dikembangkan disekolah-sekolah percontohan yang selama ini telah menggunakan K 13 selama 3 semester terakhir," Kata Anis, kepada wartawan, saat Konfrensi Pers, di Kemendikbud, Jumat (5/12) seperti yang dilansir INDOPOS (Grup JPNN.com).

Anis mengatakan pengambilan keputusan ini berdasarkan fakta bahwa sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan kurikulum 2013, karena beberapa hal, diantaranya kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan guru dan pelatihan kepala sekolah.

kendati, akan mengembalikan kurikulum ke 2006 katanya,  keputusan ini tidak akan merubah prinsip dasar yang terkandung dalam K13, menurutnya ada banyak kesamaan prinsip antara kurikulum 2006 dan K 13, diantaranya, konsep  penilaian  otentik dan pembelajaran tematik terpadu.

"Jadi, kepada guru dan kepala sekolah tidak usah khawatir, silakan kembangkan metode pembelajaran dalam kelas. kami berharap guru kreatif, menciptakan terobosan- terobosan dalam mengajar," ujarnya.

Anis menggarisbawahi bagi sekolah yang baru melaksanakan K 13, satu semester agar segera kembali ke kurikulum 2006, sementara,  yang sudah menerapkan tiga semester akan dijadikan sekolah percontohan dalam  pengembangan penerapan K 13 dengan bimbingan dan panduaan dari dikbud.

"Namun, Kalau ada yang sudah jalan 3 semester, kemudian  tidak siap melanjutkan silakan untuk mengajukan diri untuk mendapatkan pengecualian," ujarnya.

Penerapan kurikulum K 13 disejumlah sekolah nasional, lanjutnya akan terus dikembangkan dan tidak akan dihentikan, sekolah-sekolah ini kedepannya, akan menjadi percontohan metode pengembangan K 13.

"Yang sudah menerapkan K 13, ada sekira 6.221 dari sekira 200 ribu lebih sekolah, diantaranya SD 2598 sekolah, SMP 1437 sekolah, SMA 1165 sekolah dan SMK 1021 sekolah, jadi sekolah-sekolag ini, akan menjadi percontohan kedepannya," kata Anis.

Selain itu, untuk memantapkan penerapan kurikulum k 13, Kemendikbud akan mengembalikan tugas pengembangan K 13 kepada pusat kurikulum dan perbukuan, tidak lagi ditangani oleh tim Ad hok yang bekerja jangka pendek.

"Jadi, Orientasinya kepada sekolah percontohan dan pengembangan kesekolah lain. Proses bertahap. Konsentrasi kepada kepala sekolah dan guru, training pelatihan, termasuk kepada sekolah yang belum terapkan K 13. Penerapan kurikulum bukan berhenti. Sebagai bagian persiapan, dan akan di pantau oleh tim kemdikbud," ujarnya.

Sebagai bagian dari pemantapan penerapan kurikulum 2013, Anis juga menyinggung tentang buku yang menjadi panduan penerapan. Anis mengatakan buku yang sudah dicetak dan yang sudah disalurkan kesekolah-sekolah untuk disimpan, sampai guru-guru siap melaksanakan K 13. Dan yang belum dicetak dan belum tandatangan kontrak untuk tidak melanjutkan lagi.

Nah, terkait penetapan penghentian pelaksanaan K 13, Kemendikbud hari ini (5/12), akan mengirimkan surat kepada  seluruh kepala sekolah, untuk kembali menerapkan kurikulum 2006.(jpnn)